Pengurusan SBU - Kawan Indonesia Selaras

Pengurusan SBU Konstruksi merupakan dokumen wajib yang dimiliki oleh BUJK dalam menjalankan layanan jasa konstruksi (Pasal 99 huruf a jo. Pasal 100 ayat (1) PP 5/2021).

Untuk memperoleh SBU Konstruksi, BUJK dapat mengajukan permohonan kepada menteri yang melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) akan mendapatkan SBU Konstruksi (Pasal 100 ayat (2) PP 5/2021). Bagi BUJK yang tidak memiliki SBU Konstruksi, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan denda sebagai berikut (Pasal 419 ayat (1) dan (2) PP 5/2021) :

1. BUJK nasional sebesar 10% dari semua nilai kontrak.
2. Kantor perwakilan BUJKA sebesar 20% dari semua nilai kontrak.
3. BUJK Penanaman Modal Asing sebesar 10% dari semua nilai kontrak.

Sedangkan bagi BUJK yang memiliki keterlambatan untuk memperpanjang pengurusan SBU Konstruksi akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan denda sebesar (Pasal 420 ayat (1) dan (2) PP 5/2021):

1. BUJK nasional kualifikasi kecil denda keterlambatan Rp 500.000,00 per hari kerja.
2. BUJK nasional kualifikasi menengah dan/atau bersifat spesialis denda keterlambatan Rp 1.000.000,00 per hari kerja.
3. BUJK nasional kualifikasi besar denda keterlambatan Rp1.500.000,00 per hari kerja.
4. BUJKA kualifikasi besar dan/atau bersifat spesialis denda keterlambatan Rp 5.000.000,00 per hari kerja.

Perlu diingat apabila BUJK dalam 15 hari kerja sejak diberikan sanksi tidak dilakukan pembayaran, maka BUJK akan diberhentikan sementara diikuti dengan pembayaran sanksi sebesar 2x lipat dari yang pertama kali ditentukan. (Pasal 420 ayat (3) PP 5/2021). Jika, dalam 15 hari kerja BUJK masih tidak memenuhi ketentuan tersebut, hal ini akan mengakibatkan pencabutan SBU Konstruksi milik BUJK. (Pasal 420 ayat (4) PP 5/2021).